BERANDA GAYO.Com,Gayo Lues, Aceh – Wakil Bupati Gayo Lues H.Said Sani bersama DPRK Gayo Lues melaksankan rapat terbatas terkait Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues Tahun Anggaran 2022.
Dihadiri oleh Wakil Bupati Gayo Lues H.Said sani, Sekda Gayo Lues, Ketua DPRK beserta seluruh Anggota DPRK Gayo Lues, Kepala Bappeda Jata S.E dan Kepala Keuangan, berlangsung di ruang rapat DPRK Gayo Lues, Rabu (03/02/2021).
Dalam rapat tersebut dibahas “Pokok-pokok pikiran untuk tahun anggaran 2022 yang akan diajukan ke provinsi” salah satu anggota DPRK Ilyas mengatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang akan dibahas adalah terkait pengelolaan pemerintahan, perekonomian, insprastruktur, pendidikan agar tidak selalu berjalan ditempat dan juga terkait pelayanan kesehatan “ujarnya”. Selanjutnya Wakil Bupati Gayo Lues H.Said Sani menambahkan bahwa semua pokok-pokok pikiran yang disampaikan tadi akan dijalankan berdasarkan asas pemerataan.
“Tujuan pokok-pokok pikiran tersebut adalah untuk mengumpulkan semua saran, masukan serta pertimbangan-pertimbangan anggota DPRK. Karena sampai sekarang ini masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di daerah kabupaten gayo lues. Persoalan-persoalan ini terkait antara kebutuhan dan kemampuan yang tidak berbanding lurus. Sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut dibutuhkan sumber daya baik itu melalui dana APBD, Dana DAK dan juga Dana DOKA. Hal ini disampaikan langsung oleh kepala Bappeda Jata S.E.
Lahirnya pokok-pokok pikiran tersebut atas dasar ulasan dari masyarakat yang selanjutnya di tampung oleh para DPRK dan hal tersebut harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku “ujar salah satu anggota DPRK Gayo Lues Ridwan” ia juga menambahkan terkait pembangunan yang masih belum merata seperti di beberapa kecamatan yang sebenarnya masih dibutuhkan pembangunan seperti pembangunan jalan dan jembatan, hal tersebut harus dipertimbangkan agar asas pemerataan dapat terlaksana.
Anggota DPRK Gayo Lues Ibrahim juga menambahkan bahwa harus dipikirkan skala prioritas yang belum tertampung yang dimasukkan kedalam Dana DAK dan juga Dana DOKA, sehingga akan lebih efektif, harus dipilih mana yg lebih prioritas maka itulah yang terlebih dahulu diselesaikan sehingga dapat dilakukan pemerataan, hal tersebut juga disepakati oleh Ilyas dan juga Ridwan beserta anggota DPRK yang lainnya.
“Dalam membahas dana DAK dan juga DOKA baik itu terkait pembangunan, perekonomian, pengelolaan pemerintahan, pendidikan, dan pokir-pokir yang lainnya, bappeda harus melibatkan para anggota DPRK dalam membahasnya, ujar Ridwan salah satu anggota DPRK Gayo Lues”.
Liputan : Siti Jhon
